Kabarindoraya.com | ‎Bogor -  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor dari sektor perizinan dinilai masih jauh dari maksimal. Hal ini diungkapkan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dari Partai NasDem, Rudi Sabana, yang menyoroti lemahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perizinan.
‎
‎Menurut Rudi, hasil pantauan Satgas PAD menemukan masih banyak perusahaan, gedung, maupun gudang yang beroperasi tanpa izin resmi.
‎
‎“Banyak pengusaha di Kabupaten Bogor ternyata tidak memiliki perizinan yang lengkap. Ini akan menjadi prioritas Komisi I DPRD,” ujarnya.
‎
‎Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Bogor akan memperketat pengawasan terhadap usaha yang beroperasi dengan izin baru maupun izin yang telah kedaluwarsa. Temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi kinerja perangkat daerah terkait, seperti DPMTSP, Satpol PP, PUPR, serta aparat kecamatan dan kelurahan.
‎
‎“Komisi I akan menekankan dan memperketat pengawasan agar pengusaha tidak menganggap remeh peraturan terkait perizinan,” tegasnya.
‎
‎Sebagai langkah konkret, Komisi I DPRD berencana terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perizinan.
‎
‎Rudi menekankan, legalitas usaha merupakan pondasi penting dalam berbisnis. Pengawasan ketat, katanya, diperlukan untuk menertibkan usaha tanpa izin lengkap, izin kedaluwarsa, maupun pelanggaran peraturan lainnya.(Red Taofik SA)