Kabarindoraya.com | Jakarta — Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan perlunya perubahan besar dalam paradigma penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal itu ia sampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) di Gedung Bundar JAM Pidsus, Kamis (27/11/2025).
Dalam arahannya, Jaksa Agung menyatakan bahwa Kejaksaan harus meninggalkan pola lama yang menjadikan hukum sebagai tujuan akhir (law as an end). Penegakan hukum, tegasnya, harus menjadi instrumen yang secara nyata menghadirkan kemaslahatan publik (law as a means for public welfare).
“Keberhasilan penegakan hukum bukan lagi soal banyaknya kasus, tetapi seberapa besar dampak sistemik yang dihasilkan untuk negara dan rakyat,” ujar Burhanuddin.
Ia menjelaskan tiga indikator utama yang kini menjadi ukuran keberhasilan Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi:
1. Efek Jera dan Penindakan Aktor Inti
Penindakan harus menyasar korupsi kelas besar (big fish) dan memutus mata rantai kejahatan yang bersifat sistemik, sehingga mengubah kalkulasi ekonomi calon pelaku korupsi.
2. Pemulihan Kerugian Negara yang Terukur
Masyarakat, kata Jaksa Agung, menunggu bukti nyata bahwa uang negara yang dikorupsi benar-benar kembali dan dapat dimanfaatkan untuk program kesejahteraan rakyat. Lambannya asset recovery dinilai turut memicu persepsi negatif publik.
3. Perubahan Tata Kelola Instansi Publik
.png)
