Kabarindoraya.com | Cibungbulang - Sedikitnya 600 pemulung yang beraktifitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Galuga, yang nota bene penduduk asli ber KTP Desa Galuga di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, semuanya mengaku butuh kartu program Jaminan sosial Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).
Alasan dari kesemua pemulung TPA Galuga butuh program BPJS tersebut, lantaran disetiap harinya selalu berkutat ditempat kotor untuk mengais Sampah, khususnya sampah sampah an organik seperti botol dan gelas plastik bekas kemasan air mineral, sehingga mereka rentan terserang penyakit.
"Belum lagi ancaman bakal tertimbun longsoran sampah, seperti kejadian beberapa waktu lalu dimana longsoran Sampah Galuga menewaskan seorang juru operator mesin Bolduzer nya",kata Atang (62) pemulung TPA Galuga kepada Kabarindoraya.com dilokasi. Senin (29/09/2025).
Atang menambahkan, meski pihak DLH Kota Bogor bekerjasama dengan Puskesmas Pembantu (PUSTU) di Kampung Moyan selalu rutin memberikan pemeriksaan kesehatan gratis dua kali dalam seminggu.
"Tapi kami belum merasa aman,...ya.. mungkin saja kalau kami dan semua para pemulungnya sudah punya BPJS, pasti akan aman dan puas",tandasnya.
Kepala Desa Galuga Endang Sujana membenarkan, munculnya keinginan pemulung yang notabene warga asli Desa Galuga ingin punya BPJS, kata Kades, memang sudah lama didengar.
"Untuk jumlah warga Galuga yang bermata pencaharian sebagai pemulung tercatat 600 orang, sampai saat ini saya masih terus berupaya agar semua pemulungnya punya BPJS", ujar Kades Endang Sujana.
Kades menjelaskan, bahwa tentang rencana desa akan mem BPJS kan warganya itu, bukan hanya terfokus pada 600 orang pemulungnya saja, melainkan juga kepada seluruh warga desa Galuga yang menurut Kades, sudah masuk agendanya tahun 2023 silam.
"Sebenarnya program BPJS yang akan diusulkan oleh desa, bukan hanya untuk 600 orang pemulungnya saja, melainkan untuk seluruh warga desa Galuga yang berjumlah 6285 jiwa (2270 KK) dimana sebanyak 600 pemulung itu, masuk didalamnya", ungkapnya.
Namun karena jumlah warga yang ditargetkan punya BPJS cukuplah banyak sambung Kades, sehingga harus ditempuh melalui berbagai tahapan, termasuk tahap pendataan perolehan ekonomi di masing masing keluarganya.
"Jadi sampai saat ini kami masih terus melakukan Assesment, termasuk assesment terhadap 600 pemulungnya, mengingat BPJS kesehatan dan keselamatan kerja ini merupakan BPJS berbayar, ya harus dipastikan, bahwa nantinya warga punya kemampuan membayar premi disetiap bulan",pungkasnya.
Dari data yang diberikan Pemerintah Desa Galuga kepada Kabarindoraya.com, dimana program BPJS Kesehatan dan keselamatan kerja (kematian) yang sudah diterapkan untuk seluruh jajaran dipemerintah desanya mencakup, ketua RT sebanyak 13, ketua RW 6 orang, MUI 25 orang, Linmas Desa 10 orang, Kader Pos Yandu 40 orang, anggota BPD 7 orang, LPM Desa 5 orang, Staff desa 11 orang IPSM 5 orang, Kader PKK 10 orang, Karang Taruna 3 orang, dengan nilai premi bulanan Rp. 17 ribu, yang dibayar dari anggaran BHPRD desa. (Jef)
