Paradoks, Digitalisasi Layanan Publik Pemda (2) Oleh : Dr M. Harry Mulya Zein

⁃ Pakar Ilmu Pemerintahan

⁃ Dewan Pakar Ilmu Pemerintahan pada  Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat. 

Baca Juga: Ratusan Brimob Mendarat Di Bandara Internasional Kualanamu Perkuat Penanggulangan Bencana Alam

⁃ Dosen Universitas Indonesia, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 

DIGITALISASI layanan publik di lingkup pemerintah daerah (Pemda) selama ini sering dipromosikan sebagai bagian dari modernisasi birokrasi. 

Janjinya menggiurkan: layanan lebih cepat, transparan, ringkas, dan mudah dijangkau warga. Namun, dalam praktiknya, digitalisasi justru menghadirkan paradoks. 

Baca Juga: Sipropam Polres Batu Bara Laksanakan Pengecekan Terhadap Personil Di Posyan Depan Gerbang Tol Lima Puluh