Kabarindoraya.com | Cilegon – Aktivis Anti-Korupsi Banten, Agus Suryaman, melayangkan kritik keras terhadap kepemimpinan Walikota Cilegon terkait pembiaran kekosongan jabatan eselon II yang berlarut-larut. Ia menilai, sikap Walikota yang tak kunjung melantik pejabat definitif hasil open bidding telah menciptakan "paralisis" atau kelumpuhan birokrasi yang mengancam stabilitas anggaran tahun 2026.
Penyanderaan Kebijakan Strategis
Hingga saat ini, sejumlah posisi kepala dinas krusial di Pemkot Cilegon masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Agus menegaskan bahwa secara regulasi, Plt tidak diperbolehkan mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum maupun struktur organisasi dan anggaran.
"Walikota seolah sedang 'bermain catur' dengan nasib rakyat. Membiarkan OPD dipimpin Plt dalam waktu lama saat penyusunan anggaran 2026 dimulai adalah tindakan ceroboh. Plt itu mentalnya 'penjaga gawang', mereka tidak akan berani melakukan akselerasi pembangunan karena sewaktu-waktu bisa diganti," ujar Agus Suryaman dalam pernyataan resminya, Rabu (31/12).
Indikasi Politisasi Jabatan dan Ketidakpastian PA
Agus menyoroti bahwa ketidakjelasan pelantikan ini berpotensi menjadi celah transaksional. Ia menduga ada upaya untuk memastikan bahwa Pengguna Anggaran (PA) di tahun 2026 adalah orang-orang yang bisa "dikendalikan" secara politik, mengingat tahun 2026 merupakan tahun transisi penting.
.png)