SURAT TERBUKA UNTUK KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR

“Periksa Baznas Kota Bogor”

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) lembaga yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah. Baznas dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001.

Lantas, apa saja tugas lembaga Baznas? Apa tujuan pembentukan Baznas?

Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan Baznas sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Teruntuk Baznas Kota Bogor, hingga hari ini kami masyarakat Kota Bogor tentunya ingin menyampaikan dan mempertanyakan secara terbuka sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden dan kepada masyarakat khususnya ummat muslim.

Pertama tidak pernah terjadi di Baznas manapun audit lembaga manapun, atau lembaga independen dalam pengelolaan dana ummat yang diamanahkan kepada Baznas Kota Bogor, maka patut diduga akan ada penggunaan dana – dana yang tidak tercatatkan atau mungkin dapat digunakan untuk kepentingan lain yang bukan dalam tata penyaluran Baznas itu sendiri. Bahkan tidak ada rilis pers hingga laporan secara terbuka penggunaan dana di dalam Baznas Kota Bogor.

Kedua kami menyampaikan dugaan kuat beberapa penerima fiktif dana Baznas yang sudah dipersiapkan. Bahkan hingga dipergunakan untuk kepentingan jalur oknum – oknum politik.

Ketiga adanya keanehan setiap permohonan bantuan hanya dibayarkan 20 % oleh kebijakan para pimpinan Baznas. Semetara dalam surat permohonan yang tidak dikembalikan Baznas termohon dapat dimungkinkan dalam pembukuan tetap 100% realisasinya. Seperti halnya pengajuan Rp. 1 juta di realisasi Rp. 200 ribu, pembukuan di Baznas tetap Rp. 1 juta.

Maka dari itu melalui surat terbuka ini. Kami meminta Aparat Hukum terutama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, untuk melakukan pemeriksaan terhadap lembaga yang diamanahkan mengelola dana ummat tersebut (Baznas Kota Bogor).