Kabarindoraya.com | Batu Bara – Sekitar 60 Jurnalistik yang tergabung dalam gerakan "Wartawan Batu Bara" menggelar aksi massa/Konfirmasi di depan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara Selasa (11/05/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai tuntutan terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan, lemahnya sistem keamanan yang dinilai menyebabkan tahanan dapat melarikan diri, serta dugaan pembiaran sistemik di lingkungan lembaga pemasyarakatan tersebut.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi perhatian masyarakat sekitar yang turut menyaksikan jalannya penyampaian aspirasi.
Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan adanya pembatasan terhadap kerja jurnalistik, termasuk anggapan bahwa pemberitaan terkait aktivitas di dalam lapas harus mendapat izin tertentu. Kondisi itu dinilai mencederai kebebasan pers dan bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
Selain isu kebebasan pers, massa juga menyoroti berbagai dugaan praktik ilegal yang disebut masih berlangsung di dalam lapas. Mereka menilai persoalan tersebut telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan serta mencederai rasa keadilan publik.
Perwakilan Wartawan Batu Bara, Nando Sagala, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap institusi negara, melainkan bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap dugaan penyimpangan yang dinilai merusak marwah hukum dan keadilan.
“Jika penjara justru berubah menjadi ruang aman bagi jaringan kejahatan, maka publik berhak mempertanyakan siapa sebenarnya yang sedang dikendalikan,” tegasnya dalam orasi aksi.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, turun langsung melakukan investigasi menyeluruh terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di Lapas Labuhan Ruku.
Mereka juga meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengusut secara transparan dan independen dugaan kematian seorang narapidana, termasuk membuka rekam medis, kronologi kejadian, serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Tak hanya itu, massa turut mendesak evaluasi terhadap pimpinan Lapas Labuhan Ruku. Mereka meminta pencopotan kepala lapas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif atas berbagai persoalan yang dinilai terus berulang.
