Kabarindoraya.com | Jakarta – Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menyebut insiden penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS sebagai bentuk “terror signaling”, yakni strategi kekerasan yang tidak semata bertujuan melukai korban, tetapi untuk mengirim pesan intimidasi kepada publik luas.
Dalam keterangannya, Jumat (20/3), Alip menegaskan bahwa peristiwa ini harus dipahami melampaui kerangka kriminal biasa. “Ini bukan sekadar penganiayaan. Ini adalah terror signaling—kekerasan yang diproduksi sebagai pesan politik. Korban dijadikan medium untuk menyebarkan rasa takut kepada siapa pun yang berani bersuara kritis,” ujarnya.
Dalam kerangka tersebut, metode serangan tidak pernah netral. Penggunaan air keras mencerminkan pola kekerasan yang sengaja dirancang untuk melukai tanpa membunuh, namun meninggalkan dampak permanen. Luka fisik yang ditimbulkan menjadi pesan visual yang terus hidup di ruang publik, menciptakan efek gentar yang melampaui peristiwa itu sendiri.
Dengan demikian, korban tidak lagi diposisikan semata sebagai individu, melainkan sebagai representasi dari kelompok masyarakat sipil yang selama ini aktif mengawasi dan mengkritisi kebijakan negara. Pesan intimidasi ini, menurut Alip, diarahkan kepada spektrum kritik yang lebih luas—mulai dari isu demokrasi dan HAM hingga kebijakan strategis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), tata kelola Koperasi Merah Putih, proyek Badan Otoritas Pariwisata (BOP), dan berbagai agenda publik lainnya. “Target sebenarnya bukan satu orang. Targetnya adalah ekosistem kritik itu sendiri,” tegasnya.
Dalam logika terror signaling, bukan hanya cara, tetapi juga waktu serangan mengandung pesan. Alip menilai momentum menjelang Idul Fitri bukan kebetulan, melainkan bagian dari desain komunikasi kekerasan yang memanfaatkan situasi ketika perhatian publik terpecah oleh arus mudik dan euforia hari raya. Dalam kondisi seperti itu, isu kekerasan berpotensi meredup secara cepat, namun pesan intimidasinya tetap tertanam dan menyebar secara diam-diam di masyarakat.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa praktik semacam ini tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya mentalitas kekuasaan yang keliru dalam memaknai stabilitas. “Jika ini dilakukan atas nama stabilitas, maka ini justru menampar wajah Presiden. Ini cerminan mentalitas Asal Bapak Senang (ABS) yang berbahaya bagi demokrasi dan merusak legitimasi negara,” ujarnya.
Alip mendorong Presiden untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum evaluasi serius terhadap aparat dan sistem pengamanan negara, agar tidak memberi ruang bagi praktik kekerasan sebagai instrumen pengendalian kritik.
Untuk memastikan pengusutan berjalan transparan dan menyentuh aktor intelektual di balik kejadian, IndexPolitica mendesak pembentukan Tim Independen Pencari Fakta (TIPF) yang diisi oleh tokoh lintas sektor dengan integritas dan kredibilitas publik. Ia menilai, tanpa mekanisme independen, penegakan hukum berisiko berhenti pada pelaku lapangan semata.
“Jika kekerasan dibiarkan menjadi bahasa komunikasi politik, maka yang runtuh bukan hanya rasa aman warga, tetapi juga fondasi negara hukum. Negara tidak boleh kalah oleh pesan teror,” pungkasnya.
.png)
