Kabarindoraya.com | Jakarta — Insiden penolakan dan pengusiran tiga menteri kabinet oleh mahasiswa dalam forum dialog di Universitas Gadjah Mada (UGM) baru-baru ini terus memantik diskusi mendalam di tingkat nasional.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menilai peristiwa tersebut tidak boleh disederhanakan sekadar sebagai bentuk tindakan anarkis atau sumbatan emosional mahasiswa. Sebaliknya, insiden ini adalah alarm keras atas terjadinya patologi akut dalam pola komunikasi politik antara penguasa dan warga negara.
Menurut Alip, tindakan radikal yang diambil oleh mahasiswa UGM tersebut pada hakikatnya merupakan sebuah respons defensif yang logis untuk menyelamatkan integritas ranah publik dari dominasi kekuasaan yang asimetris.
"Ketika pejabat negara datang ke ruang akademik membawa beban protokoler, tameng kekuasaan, dan gaya komunikasi yang cenderung agresif serta defensif, maka 'situasi bicara ideal' yang bebas tekanan telah runtuh sejak awal. Negara harus menghentikan watak komunikasi yang mendominasi tersebut, dan mulai membuka diri pada komunikasi yang egaliter," ujar Alip Purnomo usai Podcast bersama Sinkos Indonesia yang dihadiri oleh pengamat politik UI Chusnul Mar'iyah, ekonomi Anthoni Budiawan, dan mantan anggota DPR RI Ahmad Yani, serta sejumlah pengurus BEM Universitas yang belakangan ini melakukan aksi unjuk rasa mengkritik pemerintahan Prabowo di Tebet, Jakarta Selatan.
*Ilusi "Dialog Semu" dan Penjajahan Ranah Publik*
IndexPolitica menyoroti adanya pergeseran mendasar di mana forum-forum akademis yang seharusnya menjadi benteng nalar kritis, kini kerap kali dikooptasi oleh sistem birokrasi negara menjadi sekadar panggung sosialisasi sepihak atau tindakan strategis-instrumental untuk menjinakkan kritik publik.
Alip menjelaskan bahwa dalam teori sosiologi kontemporer, apa yang terjadi di kampus hari ini adalah potret nyata dari proses kolonisasi atau penjajahan atas ruang hidup masyarakat (lifeworld) oleh sistem kekuasaan. Kampus dipaksa tunduk pada aturan main penguasa, di mana mahasiswa hanya diposisikan sebagai aksesoris atau pendengar pasif dari sebuah skenario dialog semu (pseudo-deliberation).
"Mahasiswa mengendus adanya ketidaktulusan normatif. Mereka menolak menjadi stempel legitimasi bagi kebijakan pemerintah yang dibawa secara dogmatis. Ketika ranah publik akademis coba disusupi oleh logika dominasi, pengusiran tersebut adalah bentuk proteksi mandiri dari sistem imun kampus," lanjutnya.
*Tombol Darurat "Ekstrakomunikatif"*
