Kabarindoraya.com  |  Ciawi - Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menggelar Borderline Economic Summit (bes) 2025 Di Pullman Ciawi Vimala Hills Kabupaten Bogor Jawa Barat, Forum Ini Mempertemukan 11 Kabupaten/kota Yang Berbatasan Langsung Dengan Kabupaten Bogor.

Acara Bes 2025 Ditandai Dengan Penandatanganan Protokol Bogormou Lintas Daerah Dan Kerja Sama Perangkat Forum Ini Diharapkan Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Serta Langkah Konkret Bagi Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan.

Bertempat Di Pullman Ciawi Vimala Hills Kabupaten Bogor Jawa Barat, rabu pagi (3/12/25). pemerintah Kabupaten Bogor Kembali Menggelar Borderline Economic Summit (bes) 2025 acara Bes Yang Ke Enam Kali Ini Mengangkat Tema 'mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi'yang Dihadiri 11 Pemangku Kebijakan Kabupaten/kota Yang Berbatasan Langsung.

Hadir Wakil Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Deputi Perencanaan Kementerian Investasi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Walikota Bogor, Walikota Depok, Wakil Bupati Bekasi, Wakil Walikota Bekasi, Wakil Bupati purwakarta, Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim 0621 Kab. Bogor, Kapolres Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Wakil Ketua II DPRD Kab. Bogor, Sekretaris Daerah Cianjur, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, beserta jajaran Pemkab Bogor dan pemerintah kabupaten kota dan stakeholder lainnya.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan pentingnya integrasi dan kolaborasi lintas daerah, yakni dengan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bogor. Demikian dikatakan Rudy pada acara Borderline Economic Summit 2026, di Ciawi, Rabu (3/12).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto juga mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Borderline Economic Summit 2026 yang dinilai menjadi wadah penting untuk menyatukan visi pembangunan antara Kabupaten Bogor dan wilayah-wilayah sekitarnya. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara parsial.