Kabarindoraya.com | Jakarta – Arsitektur sistem internasional yang terjadi hari ini, di mana tidak ada otoritas supra-nasional yang menjamin keamanan suatu negara, memaksa setiap bangsa untuk menjadikan kelangsungan hidup (survival) sebagai motif paling rasional.
Tantangan ini kian nyata bagi kekuatan menengah (middle power) seperti Indonesia, yang kini dihadapkan pada ketidakpastian global akibat kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang cenderung transaksional dan proteksionis.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, menilai bahwa dalam kondisi tatanan global yang semakin tidak terprediksi, retorika politik luar negeri "Bebas Aktif" Indonesia kini mengalami pergeseran makna secara pragmatis. Menurutnya, langkah diplomasi yang diambil Presiden Prabowo Subianto terhadap Washington merupakan sebuah kalkulasi kerentanan yang matang.
“Langkah diplomasi Prabowo terhadap Washington bukanlah sekadar kelanjutan tradisi diplomatik lama. Ini adalah upaya kelangsungan hidup politik (political survival) yang dirancang khusus untuk memitigasi risiko di tengah kebijakan AS yang kian sulit ditebak,” ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/3/2026).
Kalkulasi Rasional dan Strategi Keamanan
Mengutip teori Neorealisme Defensif dari Kenneth Waltz, Denny menjelaskan bahwa negara saat ini tidak lagi sekadar mencari kekuasaan maksimal, melainkan keamanan maksimal. Karakteristik kebijakan Donald Trump yang berpusat pada America First, unilateralisme, dan proteksionisme ekonomi menciptakan ancaman asimetris bagi Indonesia.
“Ketakutan terhadap arah kebijakan Trump bukan berarti kita inferior secara psikologis, melainkan sebuah pengakuan rasional atas asimetri kekuatan. Prabowo memahami bahwa menghindari konfrontasi dengan AS adalah keharusan strategis demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, yang merupakan legitimasi utama kekuasaannya,” tambah Denny.
Pilihan ‘Bandwagoning’ Parsial
Lebih lanjut, Denny memaparkan bahwa sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia tidak memiliki kapasitas material untuk melakukan perimbangan kekuatan (balancing) secara langsung terhadap AS. Oleh karena itu, strategi yang paling masuk akal adalah melakukan bandwagoning secara parsial atau merapat secara terbatas ke sumber ancaman.
Hal ini tercermin dalam upaya Indonesia mengomodasi kepentingan strategis atau ekonomi tertentu dari AS, seperti kesepakatan dagang atau pembelian alutsista. Strategi ini, menurut Denny, bertujuan murni sebagai mekanisme pertahanan diri (defensive mechanism) agar Indonesia tidak masuk dalam radar target sanksi ekonomi atau tarif balasan dari Washington.
.png)
