Kabarindoraya.com | Jakarta – Eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi domestik Indonesia. Sebagai wilayah kunci produksi dan distribusi minyak mentah dunia, ketegangan di kawasan tersebut diprediksi dapat mengerek harga minyak hingga melampaui angka $110 per barel. Kondisi ini, jika dibarengi dengan pelemahan nilai tukar Rupiah yang menembus Rp 17.000 per USD, diperkirakan akan menciptakan guncangan eksternal hebat yang menekan postur APBN serta daya beli masyarakat luas.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua Umum Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, menekankan perlunya langkah teknokratis yang berani dari pemerintah untuk menjaga kredibilitas fiskal. Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan skenario terburuk jika asumsi makro dalam APBN melesat jauh dari target awal.
"Indonesia adalah net importer minyak mentah dan BBM. Jika harga minyak dunia menyentuh $110 per barel dan Rupiah terdepresiasi ke Rp 17.000, beban subsidi energi akan membengkak drastis. Dalam situasi kritis seperti ini, evaluasi atau moratorium terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi opsi paling rasional untuk menyelamatkan stabilitas negara," ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/3).
Kalkulasi Pembengkakan Anggaran
Denny memaparkan analisis matematis berdasarkan sensitivitas APBN terhadap perubahan asumsi dasar. Dengan asumsi normal ICP di angka $82/barel dan kurs Rp 15.500/USD, maka skenario krisis akan menciptakan selisih beban yang sangat besar.
Guncangan ICP: Setiap kenaikan $1/barel menambah defisit bersih sekitar Rp 1,5 Triliun. Dengan selisih $28 dari asumsi normal, beban bertambah Rp 42 Triliun.
Guncangan Kurs: Setiap pelemahan Rp 100/USD menambah beban subsidi sekitar Rp 3,5 Triliun. Dengan pelemahan Rp 1.500, beban membengkak hingga Rp 52,5 Triliun.
"Total potensi pembengkakan anggaran energi minimal mencapai Rp 94,5 Triliun. Angka ini bahkan bisa melampaui Rp 100 Triliun jika terjadi panic buying di masyarakat," lanjut Denny.
Menghindari Risiko Sosial dan Politik
.png)
