Kabarindoraya.com | Krui Pesisir Barat -Kepala sekolah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menyampaikan keresahan terkait kelakuan orang yang menghubungi mereka dengan modus akan mempublikasikan dugaan penyimpangan anggaran yang dikelola sekolah tersebut, untuk meminta sejumlah uang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, Marnentinus, saat dihubungi Jumat, 19 Juni 2026, mengatakan pihaknya secara resmi belum menerima keluhan kepala sekolah tentang persoalan itu.
Namun, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut agar tidak terus terjadi. Ia berharap hal itu bisa memberikan kenyamanan kepada guru di kabupaten tersebut agar tidak diganggu oleh persoalan eksternal yang bisa mengganggu konsentrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah.
"Sementara kami tampung dulu, kami cari solusinya. Kalau laporan ke kami belum ada. Kalau sudah meresahkan, tentu kami akan mengambil langkah-langkah. Ini juga akan kami laporkan ke pimpinan," kata Marnentinus.
Kata dia, hal seperti itu bukan hanya dialami oleh kepala sekolah, tetapi juga terhadap dirinya. Kadang ada nomor telepon yang masuk dengan kata-kata yang cenderung mengancam.
"Kalau dilayani terus bagaimana? Tinggal kita menyikapi, jangan kasih peluang. Saya juga banyak di WhatsApp. Saya tidak kenal, ada juga yang mengancam bilang 'saya ada data'," tambah dia.
Sementara dari keterangan kepala sekolah, hal tersebut sudah berjalan cukup lama sehingga para kepala sekolah merasa terusik dan tidak nyaman dalam menjalankan rutinitas tugas mereka di lembaga pendidikan.
"Kalau yang kami alami, sejak sekitar awal tahun 2025. Padahal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah jelas peruntukannya, sudah ada aturannya. BPK juga sudah memeriksa," kata seorang kepala sekolah yang tidak mau dipublikasikan namanya.
Kata dia, walaupun telah memberikan sejumlah uang, itu bukan karena takut, tetapi sebatas toleransi. Bukannya berhenti, orang yang mengaku oknum wartawan tersebut secara rutin menelepon pihak sekolah. Kalau tidak dijawab atau ditanggapi, ia akan menghubungi pihak sekolah menggunakan nomor lain atau orang lain yang diduga masih satu komplotan.
