Kabarindoraya.com  | Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah mengusulkan perpanjangan relasi Kereta Rel Listrik (KRL) Commuterline hingga Cigombong.

Usulan tersebut sudah disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, kepada Direktur Utama PT KAI dengan menanyakan fungsi dari keberadaan Stasiun Ciomas di Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor beberapa waktu lalu.

"Kemudian saya mengusulkan, karena desain emplasemennya itu sejajar dengan jaringan KRL, maka tentunya tujuan dari pembangunan Ciomas, Rancamaya, kemudian Lido itu bagaimana KRL yang selama ini hanya berhenti di Kota Bogor pasti akan diperpanjang sampai dengan Lido, Cigombong," ujar Dedie,  Senin (9/3/2026).

Keberadaan Stasiun Ciomas ini bersebelahan dengan aset milik pengembang Rancamaya atau PT Sinarmas. Sehingga dengan diusulkannya perpanjangan relasi KRL, masyarakat di wilayah Bogor Selatan, khususnya Rancamaya, Kertamaya, Genteng, dan sekitarnya bisa mengakses layanan KRL tanpa harus menuju Stasiun Bogor. Namun, PT KAI beralasan bahwa tidak beroperasinya Stasiun Ciomas karena akses kendaraan yang tidak memadai. 

Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan peninjauan lokasi dan berencana membuka akses menuju Stasiun Ciomas.

"Hari ini saya dengan Permukiman, PUPR, camat, lurah melihat dan memastikan bahwa kita akan bangun akses sampai ke Stasiun Ciomas Rancamaya. Nantinya suatu saat kalau KRL sudah ada jaringan listrik atasnya, ini bisa dimanfaatkan. Jadi tidak ada yang tiba-tiba bisa jadi besok, semua harus dibadamikeun, semua harus kolaborasi dan disinergikan," ucapnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, mengatakan menindaklanjuti usulan wali kota beberapa waktu lalu, pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan DAOP 1 PT KAI. Saat ini perihal aset yang akan digunakan untuk pembangunan jalan masih dalam kajian.

"Karena kalau di Ditjen Perkeretaapian itu tidak ada skema pinjam pakai, yang ada adalah mekanisme sewa. Tapi kalau mereka sudah bersurat dengan skema sewa, masih ada penawaran. Dan kita minta agar 0 rupiah, karena kepentingannya masyarakat," ucap Esti.

Untuk pembangunannya, sambung Esti, juga tidak menggunakan APBD, melainkan mencoba melalui mekanisme CSR Rancamaya.