Kabarindoraya.com | Tangerang —Manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten menerima audiensi dari Gema Kosgoro Banten di kantor PLN UID Banten, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Babakan, Kota Tangerang, Senin (4/11).
Pertemuan dihadiri oleh Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Banten Indo Gilang Nesia, bersama jajaran pejabat managemen unit induk Distribusi PLN Banten Dari pihak Gema Kosgoro hadir Egi Hendrawan (Plt Ketua), Junaidi Rusli (Dewan Pembina), serta pengamat kelistrikan Kuntadi dan Agus Suryaman.
Audiensi ini membahas pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), transparansi vendor lapangan (PT GBL, PT Andika, PT Lisna), serta anomali Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL) di beberapa daerah di Banten.
Pelanggaran P2TL di Lapangan
Gema Kosgoro Banten menemukan sejumlah pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan P2TL di Banten Utara dan Selatan.
Banyak pelanggan mengaku diperiksa oleh petugas non-PLN, tanpa surat tugas dan tanpa pendampingan PPNS Ketenagalistrikan atau Polri.
Beberapa pelanggan juga diarahkan membayar hasil pemeriksaan ke rekening Kantor Pos Serang (Bank BJB), bukan ke rekening PLN sebagaimana diatur Pasal 7 Perdir PLN No. 0028.P/DIR/2023.
“Banyak pemeriksaan yang dilakukan sepihak tanpa pendampingan hukum. PLN bukan lembaga penegak hukum. Dalam Pasal 51 UU No. 30 Tahun 2009, penyidikan hanya boleh dilakukan oleh PPNS atau Polri. Ini jelas pelanggaran hukum,” tegas Egi Hendrawan, Plt Ketua Gema Kosgoro Banten.
“Vendor yang tidak punya sertifikasi SKTTK dan izin IUJPTL harus dihentikan, diganti, dan diberi sanksi. PLN tidak boleh menyerahkan kewenangan teknis kepada pihak yang tidak sah dan melakukan pelanggaran” lanjutnya.
.png)
