Kabarindoraya.com | Jakarta — Masih banyak pihak di dalam negeri yang mengecam keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk memperjuangkan perdamaian di Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina.
Di antara para pengkritik bahkan ada yang mendesak agar Presiden Prabowo Subianto angkat kaki dari BoP.
Para pengkritik biasanya menyebut bahwa BoP merupakan institusi yang bekerja di luar sistem internasional atau dengan kata lain tanpa mandat dari PBB.
Padahal, sebaliknya, Board of Peace adalah instrumen yang dilahirkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang ditandatangani pada November 2025 lalu.
“Bila kita baca dengan teliti Resolusi 2803 itu maka menjadi jelas bagi kita bahwa BoP dijiwai oleh proposal perdamaian yang disampaikan berbagai negara untuk tidak hanya menciptakan perdamaian di Gaza tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi.
Teguh mengatakan, di dalam Resolusi DK PBB 2803 itu disebutkan bahwa reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza akan menjadi jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina.
Selain itu, juga akan dibangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.
“Point ini sejalan dengan salah satu prinsip emas Dasasila Bandung, peaceful coexistance, atau hidup berdampingan secara damai,” ujar Teguh lagi.
Dasasila Bandung yang disebutnya adalah hasil dari Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, Indonesia.
.png)
