Kabarindoraya.com | Bogor - Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sorotan publik akibat kericuhan yang terjadi saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun kota Bogor, Minggu 19/10/2025.
Good12, sebuah NGO yang bergerak dibidang sosial, hukum dan politik menilai kericuhan yang terjadi saat penertiban umum dan penegakan peraturan daerah oleh satpol PP kota Bogor Minggu lalu mengembalikan paradigma buas dan brutal yang di sandang satpol PP.
"Khususnya satpol PP kota Bogor, padahal periode kepemimpinan yang lalu, satpol PP kota Bogor dikenal humanis dan menjadi percontohan bagi satpol PP wilayah lain dalam pelaksanaan trantibum dan gakperda." Kata Fatholloh Fawait direktur good12
Menurutnya penghargaan Karya Bhakti dari Kementerian Dalam Negeri yang di raih telah dirusak kepemimpinan kasatpol PP saat ini.
"Satpol PP saat ini terlihat buas kepada pedagang kaki lima namun terlihat melempem kepada pengusaha-pengusaha nakal yang melanggar Perda dan trantibum." Katanya
Dia mengatakan pedagang kaki lima itu mencari nafkah untuk keluarga, bukan untuk memperkaya diri. Mereka butuh solusi bukan represi. Solusi yang baik bukan solusi yang intimidatif.
Seharusnya, lanjut Fawait, langkah-langkah komunikatif, preventif dan preemtif di kedepankan daripada upaya represif.
"Belum lama ini juga terjadi tindakan anarkis anggota satpol PP saat aksi demonstrasi. Sebenarnya, bagaimana ini pembinaan dan pengawasan kasatpol PP terhadap anggotanya?." Ucapnya
Jika gaya kepemimpinan dan pelayanan masyarakat yang represif terus dilakukan, bukan tidak mungkin ini akan menggangu stabilitas kepemimpinan walikota Bogor.
Maka dari itu Good12 meminta walikota Bogor untuk mengevaluasi kinerja kasatpol PP kota Bogor dan jajarannya.
"Harus ada tindakan tegas dari walikota, kalau perlu copot kasatpol ppnya." Tegasnya
