Kabarindoraya.com | Jakarta - (30 Januari 2026) – Lembaga kajian politik IndexPolitica menilai Indonesia perlu segera menghentikan kecenderungan menjadi “pengikut” dalam percaturan internasional. Sejarah Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 menegaskan Indonesia lahir sebagai pemimpin konsolidasi global negara-negara tertindas dan memiliki legitimasi historis untuk kembali memainkan peran tersebut di era geopolitik baru.
Kritik terhadap Diplomasi Transaksional
IndexPolitica melontarkan kritik terhadap wacana penyetoran dana hingga Rp16,7 triliun (sekitar US$1 miliar) ke lembaga transaksional yang dikaitkan dengan manuver Donald Trump dalam memanfaatkan pengaruh politiknya di Amerika Serikat. Langkah ini dinilai problematik secara etika dan berpotensi mereduksi marwah politik luar negeri Indonesia menjadi relasi transaksional.
“Politik luar negeri bebas dan aktif tidak dijalankan dengan membeli pengaruh. Indonesia seharusnya memimpin agenda global, bukan sekadar menyesuaikan diri pada kepentingan kekuatan besar. Menyetor dana fantastis ke lembaga asing demi posisi formal merupakan degradasi peran dari kepemimpinan moral menjadi hubungan transaksional,” ujar Alip Purnomo, Direktur Eksekutif IndexPolitica.
Gagasan Strategis: Geopolitical Affairs Summit (GAS)
Sebagai alternatif konkret, IndexPolitica mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengalihkan anggaran tersebut guna menggagas Geopolitical Affairs Summit (GAS) sebagai Konferensi Asia Afrika Luar Biasa.
Forum ini diarahkan memiliki fokus utama pada percepatan dan pengawalan kemerdekaan Palestina, dengan fungsi strategis untuk mengonsolidasikan negara-negara pendukung Palestina dalam satu agenda politik global yang terarah, mandiri, dan berkelanjutan. Posisi Indonesia sebagai pemimpin Gerakan Non-Blok dinilai memberikan kredibilitas tinggi karena relatif netral dan tidak dibebani kepentingan geopolitik langsung.
Mengawal Transisi Menuju Palestina Merdeka
IndexPolitica menegaskan bahwa GAS tidak boleh berhenti pada deklarasi simbolik. Forum ini harus menjadi instrumen pengambilan keputusan politik global yang mencakup diplomasi kolektif di tingkat internasional, pengawalan rekonstruksi kelembagaan Palestina pasca-konflik, serta penyaluran bantuan kemanusiaan independen tanpa intervensi kepentingan faksi global.
.png)
