Kabarindoraya.com | Jakarta - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat dan ramai diperbincangkan publik. Sebanyak tujuh menteri diisukan akan diganti.
Diantaranya Menko PMK Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala KSP Muhammad Qodari, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.
Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir ikut angkat bicara terkait wacana perombakan kabinet tersebut.
Zuly menyebut, resuffle harus dilakukan secara profesional dan berbasis kinerja, alih-alih kedekatan politik maupun relasi keluarga. Sebab meski reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi serius terhadap menteri-menteri yang selama ini menuai kritik tajam dari publik.
"Kalau reshuffle dilakukan, mestinya yang diprioritaskan adalah menteri-menteri yang rapor kinerjanya merah atau minimal kuning. Yang banyak dikritik publik, itu indikator paling nyata," ujar Zuly Kepada Awak Media, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, kritik yang terus berulang terhadap kementerian tertentu menunjukkan adanya persoalan struktural maupun kepemimpinan yang tidak bisa diabaikan. Jika reshuffle justru tidak menyentuh sektor-sektor bermasalah, maka dikhawatirkan publik berpotensi melihatnya sebagai langkah kosmetik.
"Kalau reshuffle tapi justru menambah masalah, atau hanya mengganti figur yang relatif tidak bermasalah, itu akan jadi kontraproduktif. Harapannya, reshuffle membuat kabinet semakin solid dan profesional," tandasnya.
Reshuffle idealnya diarahkan untuk memperbaiki kinerja kementerian secara menyeluruh. Zuly mengibaratkan evaluasi kabinet seperti rapor sekolah.
"Yang merah harus diperbaiki, yang kuning ditingkatkan supaya hijau. Tujuannya jelas, agar kinerja pemerintahan semakin baik dan kritik publik bisa ditekan," ujarnya.
.png)
