Kabarindoraya.com | Kab Tangerang – Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Tangerang Bidang Kerjasama Luar Negeri, Investasi, dan Penanaman Modal, Denny Charter, memberikan catatan kritis terhadap iklim investasi di Kabupaten Tangerang pada awal tahun ini.
Meski Kabupaten Tangerang terus mencatatkan angka realisasi investasi yang tinggi—seringkali menempati peringkat atas di Provinsi Banten—Denny menilai terdapat gap (kesenjangan) yang mengkhawatirkan antara masuknya modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) dengan kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.
Paradoks Angka Triliunan vs Pengangguran
"Kita harus jujur melihat data. Realisasi investasi kita triliunan rupiah setiap tahunnya, ribuan pabrik berdiri, namun mengapa angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tangerang masih menjadi isu krusial? Ini adalah paradoks yang harus kita bedah," tegas Denny Charter dalam keterangan resminya, [Sabtu, 14 Februari].
Denny menyoroti bahwa investasi yang masuk saat ini cenderung bersifat padat modal dan teknologi, bukan lagi padat karya. Akibatnya, angka investasi naik, namun serapan tenaga kerja tidak masif.
"Investor asing masuk, kita gelar karpet merah. Tapi kita lupa memastikan apakah mereka membawa efek berganda (multiplier effect) bagi UMKM lokal dan tenaga kerja kita? Jangan sampai warga Kabupaten Tangerang hanya jadi penonton di tengah hiruk-pikuk industri di halaman rumahnya sendiri," tambahnya.
Isu "Biaya Siluman" dan Kepastian Hukum
Selain masalah penyerapan tenaga kerja, Denny Charter yang membidangi Kerjasama Luar Negeri ini juga menyoroti keluhan dari sejumlah calon investor terkait "biaya ekonomi tinggi" yang tidak resmi di lapangan.
"Kami di KADIN menerima banyak masukan. Minat investasi asing ke Tangerang itu tinggi, tapi mereka sering mundur teratur karena ketidakpastian di level implementasi. Perizinan di atas kertas mungkin cepat (OSS), tapi di lapangan masih ada oknum-oknum yang mempersulit, masalah sengketa lahan, hingga pungutan liar yang membuat Cost of Doing Business jadi tidak kompetitif dibandingkan Vietnam atau Jawa Tengah," kritik Denny.
.png)
