Kabarindoraya.com | Banda Aceh — Gelombang desakan untuk mengevaluasi total dan mencopot Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, kian menguat. Desakan ini mencuat menyusul rilis data capaian hulu migas tahun 2025 yang memaparkan potret kemunduran fatal, inefisiensi masif, serta pelemahan nyata terhadap kedaulatan otonomi energi di Bumi Serambi Mekkah.
Berdasarkan data operasional, performa lifting, realisasi investasi, hingga diplomasi regulasi, kepemimpinan BPMA saat ini dinilai gagal total dalam mempertahankan marwah Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di hadapan Pemerintah Pusat.
Produksi Anjlok dan Inefisiensi Ekstrem 40%
Rapor merah pertama yang disorot tajam adalah kejatuhan total angka produksi minyak dan gas bumi (migas) Aceh ke titik terendah dalam lima tahun terakhir, yakni hanya sebesar 15.320 BOEPD. Angka ini terjun bebas jika dibandingkan dengan masa keemasan tahun 2022 yang sempat menembus 20.373 BOEPD.
Lebih ironis lagi, manajemen BPMA terkesan melakukan pembiaran terhadap inefisiensi teknis di lapangan. Terjadi kehilangan hasil (losses) yang sangat ekstrem mencapai 40,4%, atau setara dengan 6.187 BOEPD dari perut bumi. Akibatnya, volume penjualan nyata (lifting) yang tercatat hanya tersisa 9.133 BOEPD. Karena Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dihitung berdasarkan angka lifting, pembiaran kebocoran teknis ini secara langsung merampok potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dalam jumlah yang sangat masif.
Imbas berkurangnya volume penjualan ini, biaya produksi per barel (lifting cost) di wilayah kerja Aceh melambung tak terkendali hingga menyentuh angka USD 26/boe pada tahun 2025. Angka pembengkakan ini menjadi catatan pemborosan biaya terburuk dalam sejarah pengelolaan hulu migas mandiri Aceh.
Spanduk Bernarasi Kritik terhadap Bupati Aceh Besar Terpantau di Jalur Banda Aceh–Medan
Lumpuhnya Investasi Eksplorasi: Masa Depan Aceh Terancam
Kepala BPMA juga dinilai mandul dalam menjalankan fungsi pengawasan (controlling) terhadap para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dokumen investasi Work Plan & Budget (WP&B) 2025 hanya menjadi macan kertas. Realisasi investasi eksploitasi lapangan aktif mandek di angka 58%. PT Pema Global Energi (PGE) hanya mengeksekusi USD 61 Juta dari target USD 99,5 Juta, sementara Medco E&P Malaka hanya menyerap USD 43 Juta dari komitmen USD 68 Juta.
Kondisi paling kritis terjadi pada sektor investasi eksplorasi yang nyaris lumpuh total, karena hanya terealisasi sebesar USD 1 Juta atau cuma 4,4% dari komitmen kerja. Tiga raksasa pemegang kontrak—Aceh Energy (komitmen USD 11,6 Juta), ONWA (USD 7,3 Juta), dan OSWA (USD 5 Juta)—tercatat berjalan di tempat tanpa ada pemboran sumur baru.
