Kabarindoraya.com  | Jakarta  - Di atas kertas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah wajah welas asih negara. Anak-anak dijanjikan gizi, ibu hamil dijanjikan perhatian, dan rakyat dijanjikan masa depan yang lebih sehat. Namun di balik angka Rp335 triliun, tersimpan ironi yang kian sulit ditutup-tutupi.  

Riset Policy Research Center (Porec) memaparkan fakta telanjang: 88,5% publik percaya manfaat program ini justru mengalir ke elite dan pengelola, bukan ke anak-anak yang seharusnya menjadi penerima utama.  

Jika ini benar, maka MBG bukan sekadar program gagal. Ia telah berubah menjadi mekanisme distribusi kekayaan—dari negara ke lingkaran kekuasaan.

Kenyang di Atas, Kosong di Bawah

Bayangkan sebuah meja makan: di atasnya, hidangan berlimpah dinikmati para elite; di bawahnya, anak-anak hanya menatap dengan porsi seadanya. Gambaran karikatural ini bukan sekadar satire—ia kini menjadi persepsi mayoritas publik.

Sebanyak 87% responden menyebut program ini rawan korupsi, sementara 79% menilai kualitas makanan sengaja diturunkan.  

Artinya, yang dipangkas bukan hanya anggaran—tetapi juga hak dasar anak-anak atas gizi yang layak.

Korupsi yang Tidak Perlu Disembunyikan

Yang menarik, dugaan penyimpangan dalam MBG tidak lagi terasa sebagai praktik yang disembunyikan rapi. Ia justru tampak terang-benderang dalam pengalaman sehari-hari warga.