Kabarindoraya.com | Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, melantik dan mengambil sumpah jabatan 25 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh. Prosesi pelantikan berlangsung di Anjong Mon Mata, kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat malam, 27 Februari 2026, usai pelaksanaan shalat tarawih.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, para asisten dan staf ahli gubernur, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala biro di lingkungan Setda Aceh, serta Ketua TP PKK Aceh dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pelantikan ini dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan kosong sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi pemerintahan. Ia memastikan seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN).
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Mualem.
Implementasi Visi Aceh 2025–2030
Gubernur menekankan pentingnya seluruh SKPA menjadikan visi pembangunan Aceh 2025–2030 sebagai arah kebijakan dan pijakan kerja. Visi tersebut adalah “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.”
Visi itu dijabarkan dalam tujuh misi utama, di antaranya pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat, implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hingga penguatan kemandirian ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, pengembangan pariwisata, dan transformasi digital berbasis sektor unggulan.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga menargetkan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum, serta pelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.
“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata setiap SKPA,” tegasnya.
.png)
