Kabarindoraya.com | Tanggerang – Polemik dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Banten kembali memanas. Sejumlah pihak menilai, langkah penyelesaian yang dilakukan PWI Banten justru terkesan sepihak tanpa melibatkan seluruh pihak yang terlibat dualisme.
Persoalan itu mencuat setelah PWI Banten menggelar rapat pleno pada Sabtu (11/10/2025) di Kota Cilegon. Dari rapat tersebut, beredar berita bahwa telah ditetapkan hasil penyelesaian dualisme kepengurusan di beberapa daerah, termasuk di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
Dalam keputusan itu, Selly Loamena disebut ditetapkan sebagai Ketua PWI Kabupaten Tangerang, sedangkan Edy Riyadi dinyatakan sebagai Ketua PWI Kota Tangerang Selatan. Namun, keputusan ini menuai protes karena dianggap tidak melalui mekanisme yang semestinya.
Ketua PWI Kota Tangerang Selatan yang masih menjabat, Ahmad Eko Nursanto, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penyelesaian dualisme yang telah dilakukan oleh PWI pusat dengan menghadirkan kedua belah pihak.
Namun, Eko cukup menyayangkan, penyelesaian yang dilakukan oleh PWI Banten justru dilakukan secara sepihak.
Eko menegaskan bahwa dirinya tidak pernah diundang dalam proses perundingan penyelesaian dualisme tersebut.
“Saya tidak diundang dalam perundingan penyelesaian dualisme. Tiba-tiba sudah ada penetapan. Ini keputusan sepihak,” ujarnya, Minggu (12/10/2025).
Eko menjelaskan, dalam penyelesaian dualisme di tingkat provinsi sebelumnya, PWI Pusat selalu mengundang kedua belah pihak untuk bermusyawarah. Namun kali ini, menurutnya, hal tersebut diabaikan oleh PWI Banten. “Kalau di tingkat provinsi saja kedua pihak diundang oleh PWI pusat, kenapa di kabupaten/kota tidak ada perundingan sama sekali? Ini jelas janggal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eko menilai penetapan Edy Riyadi sebagai Ketua PWI Tangsel bertentangan dengan aturan organisasi. Ia menyebut keputusan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI.
.png)
