Kabarindoraya.com | Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menilai pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut udang terkontaminasi radioaktif masih aman dikonsumsi adalah bentuk kesembronoan yang membahayakan keselamatan rakyat. Pernyataan tersebut bukan hanya menyesatkan publik, tetapi juga menunjukkan rendahnya keseriusan pemerintah dalam menjamin keamanan pangan. Negara semestinya memberikan kepastian perlindungan, bukan malah melanggengkan narasi yang berpotensi mengorbankan kesehatan masyarakat.
Pertama, pemerintah melalui kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya memastikan rantai distribusi pangan benar-benar aman. Fakta bahwa isu kontaminasi radioaktif muncul, ditambah pernyataan keliru dari Menteri Perdagangan, semakin menegaskan lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi pemerintah dalam melindungi konsumen. Rakyat Indonesia tidak boleh dijadikan "kelinci percobaan" atas kelalaian negara.
Kedua, kasus ini juga menyingkap potensi lemahnya tata kelola anggaran pengawasan pangan dan perikanan. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk program ketahanan pangan, pengawasan mutu, dan laboratorium uji. Namun, jika kenyataannya produk berbahaya masih bisa lolos ke pasar dan justru dianggap aman oleh pejabat tinggi negara, berarti anggaran tersebut rawan inefisiensi, bahkan pemborosan. Kami menduga ada indikasi anggaran pengawasan tidak dikelola dengan baik dan justru lebih banyak terserap untuk belanja birokrasi ketimbang penguatan sistem pengujian pangan.
Ketiga, CBA menilai masalah ini bukan sekadar teknis, tetapi politis. Ketika kementerian terkait gagal bekerja optimal, maka Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi tidak boleh tinggal diam. Presiden Prabowo Subianto harus segera turun tangan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KKP, Kemenkes, BPOM, dan terutama Kementerian Perdagangan. Tanpa langkah tegas dari Presiden, ancaman keselamatan rakyat akan terus berulang dan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin terkikis.
Keempat, publik juga perlu mendapat penjelasan terbuka. Pemerintah wajib menyampaikan secara transparan data uji laboratorium, sumber asal udang yang terkontaminasi, serta langkah konkret yang sudah dan akan dilakukan. Sampai saat ini, informasi yang beredar justru simpang siur, dan minim klarifikasi resmi. Pernyataan menteri yang asal-asalan malah memperburuk kondisi dan menimbulkan kegelisahan masyarakat.
Kelima, CBA mendesak agar Presiden Prabowo tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga mempertimbangkan reshuffle terhadap menteri yang terbukti abai dan tidak kompeten. Evaluasi serius dan tindakan tegas sangat penting untuk memastikan agar kasus serupa tidak terjadi di masa depan. Rakyat tidak butuh narasi menenangkan yang palsu, melainkan kebijakan nyata yang melindungi keselamatan publik.
Terakhir, Center for Budget Analysis menegaskan bahwa negara tidak boleh bermain-main dengan isu keamanan pangan. Udang yang terkontaminasi radioaktif bukan hanya ancaman bagi kesehatan, tetapi juga dapat merusak citra Indonesia di pasar global. Untuk itu, kami meminta Presiden Prabowo segera membentuk tim investigasi independen, melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas, agar masalah ini diselesaikan secara transparan dan akuntabel. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan kelompok manapun.
Jajang Nurjaman
Koordinator CBA
