Kabarindoraya.com | Jakarta – Penunjukan Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) di awal pemerintahan Prabowo–Gibran menuai kritik tajam. Alih-alih menjadi “lokomotif” perubahan, lembaga baru ini dinilai terjebak dalam simbolisme dan retorika intelektual yang jauh dari akar persoalan rakyat.
Kritik tersebut disampaikan oleh Denny Charter, Wakil Ketua Umum yang juga Ketua Bappilu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Ia menilai, BP Taskin belum menunjukkan arah kerja yang konkret dan justru terkesan sibuk membangun citra politik.
Lembaga riset Index Politica dan CELIOS memberi “rapor merah” terhadap kinerja Budiman. Evaluasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan lebar antara narasi besar yang kerap disampaikan Budiman dan implementasi kebijakan di lapangan yang dinilai masih bersifat seremonial.
Skandal Data: Standar BPS vs Realitas Bank Dunia
Kritik paling keras menyasar penggunaan data kemiskinan. BPS mencatat angka kemiskinan per Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Namun, angka ini dianggap “fatamorgana” karena menggunakan ambang batas yang dinilai terlalu rendah dan tidak sejalan dengan standar global.
• Data BPS: 24,06 juta jiwa penduduk miskin.
.png)