Kabarindoraya.com | Jakarta- Ambisi Pemerintah Indonesia untuk menggenjot Program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) diprediksi akan menemui jalan buntu dan berakhir pada kegagalan sistemik. Bukan sekadar persoalan teknis di lapangan, proyek ini dinilai cacat sejak dalam nalar perencanaan karena memaksakan teknologi Waste-to-Energy (WtE) yang bertabrakan langsung dengan hukum termodinamika serta realitas ekonomi daerah di Indonesia. Jika terus dipaksakan, alih-alih menyelesaikan krisis sampah, proyek ini justru berpotensi menjadi "lubang hitam" bagi APBD dan investasi negara.
Wakil Ketua Umum Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, menegaskan bahwa salah satu hambatan terbesar yang diabaikan adalah profil sampah domestik Indonesia yang didominasi sampah organik dengan tingkat kelembapan mencapai 50% hingga 60%.
"Membakar sampah basah itu secara termodinamika justru menyedot energi, bukan menghasilkan energi. Nilai kalor sampah kita hanya berkisar 1.000−1.500 kcal/kg, padahal standar teknologi insinerator membutuhkan minimal 2.000 kcal/kg agar turbin bisa berputar efisien. Kita seperti mencoba menyalakan api dari kayu yang direndam air," ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3).
Ketergantungan pada Tipping Fee yang Tidak 'Bankable'
Selain kendala fisik, Denny menyoroti aspek ekonomi yang membuat proyek PLTSa tidak layak dibiayai (not bankable). Menurutnya, PLTSa di seluruh dunia bukanlah murni pembangkit listrik, melainkan fasilitas pengolahan sampah yang pendapatan utamanya bergantung pada tipping fee atau biaya pengolahan yang dibayar pemerintah daerah kepada pengelola per ton sampah.
"Banyak APBD daerah di Indonesia tidak memiliki kapasitas fiskal untuk membayar tipping fee yang tinggi. Tanpa jaminan biaya pengolahan yang pasti, investor akan mundur karena skema bisnisnya tidak sehat," tambahnya.
Belajar dari Eropa dan China
Denny juga mengajak pemerintah berkaca pada tren global. Negara-negara pionir seperti Swedia, Denmark, dan Jerman kini mulai berhenti membangun PLTSa baru karena pergeseran kebijakan menuju Ekonomi Sirkular (Circular Economy). Membakar sampah kini dianggap menghambat target daur ulang materi dan tetap menyumbang emisi karbon.
Sementara itu, kesuksesan China dengan lebih dari 500 fasilitas WtE raksasa tidak bisa ditiru mentah-mentah. "Keberhasilan China itu ditopang oleh subsidi negara yang masif, regulasi super ketat, dan skala ekonomi mega-insinerator yang tidak dimiliki Indonesia saat ini," tegas Denny.
.png)
