Oleh : Tundra Meliala
Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat
PAGI, akhir Agustus 2025, Jakarta yang lembab seperti ikut menahan napas ketika kabar mundurnya Sri Mulyani mengalir deras di linimasa. Rumah dinasnya yang porak-poranda akibat amarah demonstran, menjadi simbol dari ketegangan sosial yang lama disimpan rakyat: ketidakadilan gaji pejabat, ketimpangan, dan ruang fiskal yang semakin sesak.
Di tengah kekisruhan itu, satu nama muncul menggantikan: Purbaya Yudhi Sadewa. Ketika mobil dinasnya berhenti di halaman Kementerian Keuangan, seorang staf muda berbisik lirih, “Pak Purbaya itu gayanya santai, tapi pikirannya rapi.”
Ucapan itu mungkin tepat, atau setidaknya menggambarkan harapan banyak orang. Purbaya datang bukan sebagai teknokrat yang didandani politisasi, tetapi sebagai ekonom yang telah melintasi industri, ruang riset, dan meja kekuasaan selama hampir tiga dekade.
Jika DNA teknokrasi bisa diwariskan, Purbaya membawa setumpuk predikat yang jarang dimiliki satu orang. Ia Field Engineer Schlumberger (1989–1994), ekonom senior Danareksa (2000–2005), Chief Economist Danareksa (2005–2013), Dirut Danareksa Securities (2006–2008).
Ia juga Deputi III KSP (2015), staf khusus di Kemenko Perekonomian & Marves, dan Ketua Dewan Komisioner LPS (2020–2025)
Di LPS, ia menjadi salah satu figur yang membangun ulang kepercayaan publik terhadap industri perbankan pascapandemi. Di Danareksa, ia dikenal sebagai ekonom yang tidak alergi pada angka yang getir. Dan di KSP, ia belajar bahwa data sering kali kalah oleh dinamika politik –kecuali bila diucapkan dengan ketenangan yang meyakinkan.
Pendidikan elektro ITB dan gelar doktor ekonomi dari Purdue memberinya dua hal: struktur berpikir insinyur dan sensitivitas makroekonomi seorang akademisi. Kombinasi semacam itu jarang, dan justru itu yang membuatnya dipanggil ke ruang krisis hari ini.
.png)
