Kabarindoraya.com | Cibinong -Pinisepuh Bogor dari kalangan pengusaha konstruksi Tb Nasrul Ibnu HR menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor lamban merespon keluhan penyedia jasa konstruksi dalam merespon penutupan tambang yang berdampak pada krisis kelangkaan material alam untuk pembangunan jalan dan jembatan.
"Dinas PUPR setahu saya sudah mengetahui kesulitan para penyedia jasa saat ini yang mengalami kelangkaan bahan material alam untuk ready mix beton karena tambang batunya ditutup Gubernur. Tapi kenapa Dinas PUPR lambat merespon kesulitan itu," ujar Tb Nasrul Ibnu HR kepada kabarindoraya.com, Rabu (22/10/2025).
Tb Nasrul menilai harusnya DPUPR merespon cepat dengan menerbitkan kebijakan yang pro pada pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Bogor. Meskipun sudah berkonsultasi dengan berbagai pihak seperti LKPP, Inspektorat dan bagian hukum Setda, hingga kini DPUPR belum menerbitkan kebijakan atas krisis yang terjadi.
"Kalau sudah konsultasi ke berbagai pihak kan sudah bisa diketahui bahwa saat ini sedang ada krisis bahan baku material. Sudah hampir sebulan belum ada kebijakan terobosan atas krisis ini," tegas Ketua BPD Gapensi Jawa Barat.
Seharusnya DPUPR proaktif melakukan inspeksi dan meninjau setiap lokasi pekerjaan dengan memberdayakan konsultan pengawas pekerjaan untuk meneliti apakah pada lokasi tersebut terdampak atau tidak paska penutupan tambang.
"Dan apabila terdampak, maka harus ada langkah-langkah antisipatif untuk menyelamatkan pekerjaan yang notabene merupakan program pemerintah daerah," ujar pria yang akrab disapa Ngkong di kalangan jurnalis senior Bogor.
.png)