Oleh: Tundra Meliala
Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat
DONALD Trump kerap digambarkan sebagai sosok yang datang tanpa aba-aba. Ia seperti cowboy dalam film-film Barat lama: satu tangan menggenggam senjata, tangan lain menenteng tali dan karung. Yang sering luput dipertanyakan bukan hanya ke mana karung itu diarahkan, melainkan apa yang diinjak kuda di bawahnya — tanah hukum internasional atau sekadar debu kepentingan nasional Amerika Serikat.
Dalam beberapa bulan terakhir, langkah-langkah Donald Trump terhadap Venezuela, Iran, dan Greenland kembali menghidupkan satu pertanyaan lama dalam politik global: sampai sejauh mana Amerika Serikat merasa berhak bertindak sebagai polisi dunia?
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat — dengan dalih perang terhadap narkotika dan perlindungan keamanan nasional — menjadi preseden yang mengkhawatirkan. Bukan semata karena Maduro adalah pemimpin kontroversial, melainkan karena tindakan itu dilakukan tanpa mandat internasional yang sah.
Dalam hukum internasional, penangkapan kepala negara berdaulat hanya dimungkinkan melalui mekanisme pengadilan internasional atau kesepakatan multilateral. Ketika satu negara mengambil alih fungsi hakim, jaksa, sekaligus algojo, maka hukum internasional berubah menjadi sekadar aksesoris moral.
Langkah Amerika Serikat di Venezuela juga tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi. Negara Amerika Latin itu memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Dalam lanskap geopolitik, minyak bukan sekadar komoditas energi, melainkan instrumen kekuasaan. Di titik inilah idealisme keamanan global bertemu dengan realisme ekonomi.
Yang dilakukan di Iran menunjukkan pola yang serupa. Trump menempatkan Iran sebagai ancaman permanen, terutama terkait program nuklir dan pengaruhnya di Timur Tengah. Namun, tekanan militer yang terus-menerus justru berpotensi memicu spiral eskalasi.
Data survei publik di Amerika Serikat menunjukkan kecenderungan yang menarik: mayoritas warga AS menolak keterlibatan militer baru di Timur Tengah. Ini mengindikasikan adanya jurang antara kebijakan elite dan kehendak publik. Polisi dunia, rupanya, tidak selalu didukung warganya sendiri.
.png)
