Kabarindoraya.com | Banda Aceh – Ketua Aceh Foundation, Faisal Rizal Hasan, meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurut Faisal, evaluasi tersebut penting dilakukan mengingat Aceh Foundation yang bergerak dalam pengawasan kebijakan publik dan pemantauan kinerja birokrasi menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, serta nepotisme di sejumlah instansi pemerintahan.
“Pemerintahan Mualem-Dek Fadh harus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SKPA, terutama terhadap instansi yang banyak mendapat sorotan publik,” kata Faisal Rizal Hasan, Rabu (24/6/2026).
Ia menyebutkan, laporan yang diterima Aceh Foundation antara lain berkaitan dengan pengelolaan program dan bantuan pemerintah di lingkunga Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Berbagai informasi yang masuk dari masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui audit dan pemeriksaan yang objektif agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Faisal juga menyoroti munculnya pemberitaan terkait dugaan serah terima becak barang fiktif pada program bantuan yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Kasus tersebut menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran publik dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang harus dipastikan tepat sasaran serta benar-benar diterima oleh penerima manfaat.
“Setiap program bantuan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada dugaan penyaluran fiktif atau ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi di lapangan, maka aparat pengawasan internal maupun aparat penegak hukum harus segera melakukan verifikasi,” ujarnya.
Menurut Faisal, evaluasi terhadap SKPA bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa seluruh program pemerintah berjalan sesuai aturan, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan terbebas dari praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah.
Aceh Foundation juga mendorong Inspektorat Aceh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional dan transparan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memastikan visi pemerintahan Mualem-Dek Fadh berjalan sesuai harapan rakyat Aceh.
“Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Rakyat menunggu langkah nyata dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan birokrasi Aceh,” tutup Faisal.
