Kabarindoraya.com | Jakarta – Arsitektur ekonomi nasional kini tengah menjadi sorotan tajam setelah lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, dilaporkan merevisi outlook Indonesia dari "Stabil" menjadi "Negatif" per Maret 2026. Pergeseran prospek ini mensinyalir adanya kekhawatiran global terhadap arah kebijakan fiskal dan tata kelola aset negara yang dinilai cenderung mengarah pada fenomena Etatisme Ekonomi. Fokus utama kegelisahan pasar tertuju pada desain operasional Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga pengelola investasi raksasa yang digadang-gadang menjadi superholding BUMN.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (Pimnas PKN), Denny Charter, menilai bahwa struktur Danantara saat ini memiliki celah tata kelola (governance gaps) yang sangat berisiko bagi ketahanan fiskal Indonesia. Menurutnya, Danantara lebih menyerupai model Temasek di Singapura, namun dengan perbedaan fundamental yang berpotensi memicu kerentanan ekonomi.
“Celah terbesar Danantara adalah adanya Paradox Mandat Ganda. Di satu sisi ia harus menjadi mesin pencari laba (wealth maximization), namun di sisi lain dipaksa menjadi agen pembangunan (agent of development),” ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/3).
Denny menjelaskan bahwa tidak seperti Temasek yang murni komersial dan berani melakukan likuidasi pada perusahaan yang tidak efisien, Danantara berisiko menjadi instrumen politik. “Ada risiko besar Danantara dipaksa melakukan intervensi atau investasi pada proyek strategis nasional yang secara finansial tidak layak. Ini akan menggerus nilai portofolio secara keseluruhan demi kepentingan jangka pendek,” tambahnya.
Selain masalah mandat, Denny juga menyoroti risiko Conglomerate Discount. Dengan mengonsolidasikan portofolio lintas sektor yang sangat beragam—dari telekomunikasi hingga pertanian—di bawah satu payung birokrasi, Danantara terancam kehilangan kelincahan (agility). Tanpa desentralisasi keputusan yang tajam, nilai pasar holding ini dikhawatirkan akan lebih rendah dari total nilai anak perusahaannya.
Poin krusial lain yang ditekankan Denny adalah mengenai independensi dan risiko patronase politik. Menurutnya, garis komando Danantara yang bermuara langsung pada Presiden tanpa mekanisme firewall yang kuat dapat membuka ruang bagi intervensi politik dan penempatan personel yang tidak berbasis meritokrasi.
“Yang paling berbahaya adalah munculnya Shadow Debt atau utang terselubung. Karena Danantara berada di luar struktur APBN konvensional, kapasitas penarikan utangnya yang masif di pasar internasional berisiko membebani negara. Jika terjadi gagal bayar, beban bailout akan langsung menghantam APBN. Inilah alasan utama mengapa lembaga seperti Fitch memberikan prospek negatif,” tegas Denny.
Denny mengingatkan agar pemerintah bercermin pada keberhasilan state capitalism di negara lain, di mana negara bertindak sebagai pemegang saham pasif yang menuntut keuntungan komersial, bukan sebagai operator yang terus melakukan intervensi. Ia khawatir jika tidak dibenahi, Danantara hanya akan menjadi alat sentralisasi kekuasaan ekonomi yang menyandera 60 persen PDB Indonesia dalam satu entitas yang minim checks and balances.
.png)
