Kabarindoraya.com | Batu Bara — Dinamika pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 mulai mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (23/6/2026).
Agenda rapat yang dipimpin unsur pimpinan DPRD tersebut membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan legislatif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Nurhaji dan Rodial, Sekretaris Daerah Rusian Heri yang mewakili Bupati Batu Bara, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.
Dalam pandangan umumnya, sejumlah fraksi menyampaikan apresiasi sekaligus kritik konstruktif terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Fraksi PDI Perjuangan menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus). Namun demikian, fraksi ini menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dinilai mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program pemerintah daerah.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, masih banyak pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang belum terakomodasi dalam program pembangunan daerah. Fraksi ini juga mendesak Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera menyelesaikan persoalan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Dinas Pendidikan.
Sementara itu, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menurut Fraksi Gerindra, capaian tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan dalam koridor yang baik dan akuntabel. Kendati demikian, mereka menegaskan pentingnya mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang.
Nada serupa disampaikan Fraksi PKS yang turut mengapresiasi raihan opini WTP. Fraksi ini mendukung pembahasan lebih mendalam terhadap laporan keuangan daerah melalui mekanisme Pansus agar seluruh aspek penggunaan anggaran dapat dikaji secara komprehensif.
