Kabarindoraya.com  | Cibinong   - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Forum Perempuan, Anak dan Disabilitas tahun 2026, di Ruang Rapat Serbaguna I, Setda, Cibinong, Rabu (4/3). Kegiatan tersebut jadi wujud komitmen pemerintah untuk memastikan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas memperoleh ruang partisipasi yang setara dan berkeadilan.


Mewakili Bupati Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Zaenal Ashari menyampaikan arahan Bupati Bogor yang menegaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah.

“Forum ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah, sebagai bentuk komitmen kita untuk memastikan bahwa perempuan, anak, dan penyandang disabilitas memperoleh ruang partisipasi yang setara dan berkeadilan,” ujarnya.


Zaenal menyampaikan, dalam praktik pembangunan, kepentingan dan kebutuhan perempuan, anak, serta penyandang disabilitas masih kerap terabaikan. Padahal, kelompok tersebut bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki perspektif, pengalaman, dan kontribusi penting bagi kemajuan daerah.

“Karena itu, Bapak Bupati menekankan bahwa Forum Perempuan, Anak dan Disabilitas  harus menjadi ruang untuk menyelaraskan kebutuhan, aspirasi, dan program pembangunan yang responsif gender, ramah anak, serta mengedepankan inklusivitas,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa isu-isu strategis terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah dan diintegrasikan secara substantif ke dalam dokumen RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2027.


“Seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar memahami dan menindaklanjuti setiap usulan yang disampaikan dalam forum tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, organisasi perempuan, Forum Anak, kelompok disabilitas, serta kalangan akademisi juga diharapkan dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka, konstruktif, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Sehingga forum ini tidak hanya menghasilkan daftar usulan, tetapi menjadi fondasi bagi kebijakan yang lebih sensitif gender, ramah anak, dan inklusif.

“Demi mewujudkan pembangunan di Kabupaten Bogor yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga tanpa terkecuali,” tegasnya.