Kabarindoraya.com | Bogor – Lebih dari 100 hari masa kerja Wali Kota Bogor Dedi A. Jenal telah berjalan. Namun hingga kini, publik belum melihat langkah konkret yang signifikan dalam pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kota Bogor. Padahal, dua entitas ini memiliki peran vital dalam pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah. Ketidaktegasan dalam mengevaluasi kinerja mereka justru bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan efisien.
BUMD dan BLUD, yang seharusnya menjadi instrumen strategis Pemkot Bogor dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal serta pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, justru kerap menjadi sorotan publik karena berbagai persoalan: dari rendahnya kontribusi terhadap PAD, dugaan praktik inefisiensi, hingga indikasi korupsi dan lemahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Walikota Harus Tunjukkan Ketegasan
Masyarakat menanti keberanian politik Wali Kota Dedi A. Jenal dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran direksi dan manajemen BUMD maupun BLUD. Tidak boleh ada lagi sikap kompromistis terhadap pejabat yang tidak kompeten, apalagi terindikasi menyalahgunakan wewenang. Ketegasan dalam merombak struktur, melakukan audit independen, hingga memberi sanksi kepada pelanggar wajib ditunjukkan demi menjawab ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap perubahan nyata.
“Walikota harus berani membongkar dan membersihkan sistem di BUMD dan BLUD. Jangan sampai lembaga-lembaga ini jadi tempat nyaman bagi oknum yang hanya memperkaya diri,” ujar pengamat kebijakan publik Ferdian Mufti Azis.
Evaluasi Bukan Seremonial
Sudah terlalu lama evaluasi terhadap BUMD dan BLUD hanya menjadi kegiatan seremonial belaka. Laporan tahunan disusun asal jadi, rapat dengar pendapat di DPRD pun tak membuahkan solusi konkret. Untuk itu, Wali Kota Bogor harus memerintahkan audit kinerja dan audit keuangan yang transparan dan independen, serta membuka hasilnya kepada masyarakat. Tanpa langkah ini, jargon-jargon reformasi birokrasi akan tetap jadi sekadar omong kosong.
Desakan Publik Semakin Kuat
Desakan publik terhadap perombakan total BUMD dan BLUD terus menguat. Banyak warga mempertanyakan mengapa tidak ada langkah progresif yang dilakukan, meski kinerja dua lembaga tersebut jelas-jelas di bawah standar. Pelayanan RSUD yang lambat, keuangan merugi, dan BUMD yang tidak produktif menjadi bukti konkret bahwa sudah waktunya dilakukan evaluasi menyeluruh.
"Evaluasi bukan soal mengganti orang, tapi soal membangun sistem yang akuntabel. Namun jika orang-orangnya memang bermasalah, ya harus diganti. Jangan takut bertindak," tegas Ferdian Mufti Azis lagi.
Reformasi Total Jadi Tuntutan Jika ingin mewujudkan Kota Bogor yang cerdas, maju dan bersih dari praktik korupsi, maka reformasi total terhadap BUMD dan BLUD harus menjadi prioritas utama dalam 6 bulan pertama kepemimpinan Dedi Jenal. Transparansi pengelolaan, profesionalisme direksi, hingga pembenahan budaya kerja harus dilakukan tanpa kompromi. Warga Bogor berhak mendapatkan layanan publik terbaik dan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan segelintir elite yang bermain di balik layar.
Penegakan integritas dimulai dari keberanian mengambil keputusan sulit. Kota Bogor membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai bicara di media sosial, tetapi berani menindak dalam kenyataan.(Abah Tataros)
