Kabarindoraya.com  | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menuai sorotan tajam setelah mengeluarkan pernyataan yang dinilai tidak konsisten terkait kebijakan impor beras dari Amerika Serikat (AS) pada awal Maret 2026 ini. Meski sebelumnya pemerintah sempat menegaskan bahwa stok beras nasional dalam kondisi surplus 4,2 juta ton dan menjamin tidak akan ada impor, kebijakan tersebut mendadak berubah dengan rencana masuknya 1.000 ton beras jenis khusus asal AS ke pasar domestik.


​Perubahan sikap yang mendadak ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mata Hukum, Mukhsin Nasir. Ia menilai ketidakkonsistenan data dan kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi di internal kementerian teknis dan mengancam semangat kedaulatan pangan nasional.

​Kritik Keras Terhadap Inkonsistensi Data

​Mukhsin Nasir mempertanyakan alasan mendasar di balik perubahan kebijakan tersebut. Menurutnya, alasan "beras jenis khusus" hanyalah dalih yang tidak masuk akal jika disandingkan dengan klaim surplus pangan yang masif.


​"Awalnya Menko Pangan dengan gagah menyatakan tidak ada satu butir pun beras AS yang masuk. Sekarang bahasanya bergeser menjadi 'khusus'. Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi soal integritas informasi publik. Jika memang surplus, se-urgent apa kita harus mendatangkan beras dari Amerika?" ujar Mukhsin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

​Urgensi Impor dan Nasib Petani

​Mata Hukum menyoroti bahwa ketergantungan pada impor, meskipun dalam jumlah kecil, tetap memberikan sentimen negatif pada harga gabah di tingkat petani. Mukhsin mempertanyakan mengapa pemerintah justru memilih AS sebagai negara asal impor di tengah jarak logistik yang jauh dan biaya yang tinggi.


• ​Tanda Tanya Kedaulatan: Mukhsin menilai jargon "Swasembada Pangan" hanya menjadi lip service jika mentalitas impor masih mendominasi kebijakan kementerian.

• ​Ketidakpastian Pasar: Pernyataan yang berubah-ubah di level menteri koordinator dapat memicu spekulasi harga di pedagang besar yang merugikan konsumen akhir.