Reses DPRD Kabupaten Bogor, Dapil V Di Sukajaya Berharap Pemulihan Semua Lining Sektor Pasca Bencana Segera Maskimal

Bogor| |  Kabarindoraya.com

Reses anggota DPRD Kabupaten Bogor, Dapil V di Kecamatan Sukajaya, pada Rabu 08 Febuari 2023, menjadi pembahasan serius soal sektor infrastruktur jalan, mulai dari Akses masuk wilayah hingga Pendidikan disoalkan.

Tentunya kehadiran anggota Dewan tersebut, bisa menjadi solusi beberapa Permasalahan Pembangunan di wilayah Kecamatan Sukajaya, mulai dari usulan yang belum terealisasi. Hingga pelaksanaan yang dinilai Jelek, dan Ruksak oleh Masyarakat

Aggaran Pemulihan Ekonomi konomi Nasional (PEN), yang sudah dibangun hingga masalah Hunian Tetap (Huntap), yang saat ini belum pernuh terselesaikan.

Menurut anggota DPRD Dapil V fraksi Golkar,Aan Triana Al Muharom mengatakan, dari keberlangsungan Reses yang dilakukan lebih Dominan.

Kepada bagaimana caranya menyelesaikan masalah, Pasca Korban Bencana baik dari Hunian Tetap. Hingga pemulihan infrastruktur yang harus berjalan dengan cepat.

“Pembahasan terkait Pasca Bencana yang mana sampai saat ini juga, terkait dengan Huntap belum terselesaikan, kemudian infrastruktur lain juga Pasca Bencana juga sama masih ada beberapa titik. Yang harus dibangun kembali,”kata Anggota DPRD yang akrab disapa Kang Aan kepada wartawan.

Pria yang duduk di Komisi III mengatakan, untuk keberlanjutan pembangunan Huntap tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2023 ini, sudah memberikan kouta 2500 unit untuk para Korban Bencana dibagi beberapa titik wilayah.

“Dan alhamdulillah Insya Allah pada tahun 2023 ini, 2500 Huntap akan dibangunkan yang meliputi beberapa Kecamatan, diantaranya Sukajaya, Nanggung, Cigudeg dan Sukawangi Sukakmur ini. Bisa selesai bisa digunakan oleh penerima manfaat.”ujarnya.

Kemudian terkait infrastruktur yang lain, dan seterusnya kita Rekomendasikan, agar tetap dibangun karena penting sekali terkait Akses Masyarakat,”katanya.

Selain itu, dia juga menyampaikan terkait pengawasan yang dilakukan bukan hanya DPRD saja yang berwenang, tetapi keterlibatan unsur masyarakat juga harus bisa mengawasi. Agar semua pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa bisa maksimal dirasakan.

“Tentunya ini perlunya pengawasan semua pihak, tidak hanya kami DPRD dalam bentuk pengawasan.

Tapi tentunya semua baik dari warga sekalipun berhak untuk mengawasi, sehingga mereka para Penyedia Jasa berfikir maksimal terkait pekerjaannya, Kadang-kadang kan kita melihat terkait infrastruktur yang jauh dari Perkotaan ini mereka anggap dari kurangnya monitoring pemangku Kebijakaan,”kata Aan Triana al Muharom

“Sementara itu ditempat yang sama, anggota DPRD Komisi IV Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Yuyud Wahyudin mengatakan terkait soal Pendidikan harus menjadi Prioritas apalagi Sekolah yang terkena Bencana beberapa tahun lalu.

“Kalau “Saya yang seperti ini di Prioritaskan harusnya, dari Musrembang harus menjadi Prioritas sehingga kita mudah menindaklanjutinya, kalau ada Foto lokasi kirim ke saya,”katanya, saat disinggung soal SDN Cileuksa 05 yang Rusak akibat Bencana Longsor.

Dirinya juga menegaskan, akan membawa semua usulan tersebut untuk menjadi Prioritas, dan akan menyodorkan kepada Dinas terkait.

“Biar nanti saat rapat kita Prioritaskan, walau pun saat Musrembang kemaren tidak diprioritaskan, inikan nanti Kepala Dinas menyampaikan dalam setiap tahun Anggaran Sekolah Dasar mana saja. yang mau dibangun dalam kesempatan itu nanti kita masukan,”cetus Yuyud Wahyudin.

Cuman kan kita di DPRD Komisi IV itu butuh informasi, misal kalau kita tidak cukup Argumentatif akan sulit juga kita, sebetulnya kita butuh waktu karena ada 9 Kecamatan di Dapil V kita masing-masing sudah mencapai 30 nanti kita betul-betul pada saat rapat Anggaran perencanaan pembangunan yang akan datang kita perlihatkan kepada Dinas,”sambungnya.

Lebih lanjut, anggota DPRD ini berkomitmen bukan hanya Sekolah Negeri yang menjadi atensinya.

Tetapi peran Sekolah Swasta pun harus didorong karena, keterlibatan dunia Pendidikan tersebut lebih berkali lipat dari Sekolah dari Pemerintah saat ini.

“Itu juga yang Swasta ini banyak juga yang memprihatinkan, kita lihat saja peran Swasta didunia Pendidikan. Hanya di SD Pemerintah yang unggul Jumlah, peran Swasta itu bisa beberapa kali lipat.

Misalnya hanya ada dua sekolah Negeri sedangkan Tsanawiyah bisa beberapa kali lipat, cumakan ya masalalah regulasi ini keterbatasan Anggaran upaya Pendidikan dan kita sedang Berkomitmen itu karena peranya besar,”tutupnya

“Sementara itu Punti Minesa selaku kepala Unit Pelayanan Tekhnis (UPT) Wilayah Vl Cigudeg mengungkapkan “iya memang Kampung Babakan termasuk di ruas jalan Cigudeg-Kiarasari-Cisangku, mulai dari pangkalan Ojek di STA 9.800 kilometer ada sedikit lahan memang pada saat itu dampak dari Bencana Longsor dan sementara ini belum bebas,”ujar Punti Minesa

Pembebasan saat ini masih kami upayakan hanya saja belum selesai, di perlengkapan Administrasi,”terangnya

Sehingga kita belum bisa menangani ruas jalan yang masih bebatuan tersebut. Komitmennya ia mengatakan akan segera di lengkapi.

Secara Amintrasinya mulai dari Desa Harkatjaya sampai Kiarasari. Karna lahan belum bebas kita belum bisa menangani cukup lumayan panjangnya sekitar 75 meter di segmentasi itu.

Jalan itu masih Begusting jalan berbatuan,”tutupnya Punti Minesa

“Sementara itu Disinggung oleh salah satu tokoh yang kelahiran Kiarassri di Agenda yang sama. Di sampikan Nurodin yang kerap di sapa Jaro Peloy dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dirinya mengatakan “Semangat terkait jalan Cigudeg-Kiarasari-Cisangku. Karna “Saya orang yang di buli.

Menyiapkan mental bahwa memang Gak Mudeng sebagai seorang Anggota Dewan, karna “Saya merasa ini kondisi yang Dinamis jadilah Demokrasi.

Kaitan Persoalan jalan tersebut yang statusnya Kabupaten Bogor, yang muncul dari 25 kilometer.

Ada beberapa titik yang kemudian di Relokasi Bencana Alam. Seperti di Parigi di perbatasan Kiarasari seperti jalan apalah itu ini sering kali di Post.

Terjadi PEN ini jalan di tempat tahun 2019-2022 sudah diselesaikan peningkatannya,”punkasnya.

(Dede)