Kabarindoraya.com | Jakarta - Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kementerian Pendidikan menjadi sorotan publik. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyimpang dari prioritas pendidikan nasional.
Mahasiswa menilai program MBG telah menggeser fokus anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, serta perbaikan fasilitas sekolah. Bahkan, mereka menyoroti potensi pengalihan dana pendidikan untuk program yang dinilai belum memiliki arah yang jelas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menyatakan dukungan penuh terhadap aksi mahasiswa yang dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan Indonesia.
“Kami mendukung penuh perjuangan mahasiswa. Pendidikan adalah hak dasar rakyat, bukan ladang eksperimen kebijakan yang mengorbankan masa depan generasi bangsa,” tegas Adi Kurniawan.
Menurutnya, kebijakan MBG harus dievaluasi secara menyeluruh karena berpotensi menggeser substansi pendidikan itu sendiri. Ia menilai bahwa negara seharusnya memprioritaskan akses pendidikan gratis dan berkualitas dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera membubarkan program MBG. Anggaran pendidikan harus dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan, bukan dialihkan ke program yang tidak menyentuh akar persoalan,” lanjutnya.
Adi juga menegaskan bahwa suara mahasiswa adalah representasi dari kegelisahan rakyat yang tidak boleh diabaikan. Ia menyerukan agar pemerintah membuka ruang dialog yang nyata dan tidak bersikap defensif terhadap kritik publik.
Aksi mahasiswa ini menjadi bagian dari gelombang kritik terhadap kebijakan pendidikan yang dinilai belum berpihak pada rakyat.
Sejumlah tuntutan juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan, mahalnya biaya sekolah, serta perlunya reformasi sistem pendidikan secara menyeluruh.
Adi menilai momentum ini harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk kembali pada amanat konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa.
.png)
