Kabarindoraya.com | Jakarta – Pergeseran paradigma kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan tajam. Langkah pemerintah yang cenderung menuju etatisme ekonomi atau kapitalisme negara (state capitalism) dinilai berisiko memicu anomali pasar dan eksodus besar-besaran investor dari tanah air.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara yang juga peneliti senior, Denny Charter, menyoroti apa yang ia sebut sebagai "Trisula Maut"—tiga pilar kebijakan utama yang terdiri dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, ketiga kebijakan ini menempatkan negara bukan sekadar sebagai regulator, melainkan aktor dominan yang memonopoli ruang ekonomi.
“Kekuasaan ekonomi negara yang terlalu besar menciptakan efek desakan, distorsi pasar, dan instabilitas makroekonomi yang berpotensi menghancurkan iklim investasi privat,” ungkap Denny dalam keterangannya.
1. Danantara: Antara Superholding dan Hambatan Investasi.
Pembentukan Danantara yang diproyeksikan menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) raksasa ala Temasek, dipandang sebagai bentuk ekstrem dari kapitalisme negara. Denny menilai, konsolidasi aset-aset raksasa BUMN ke dalam satu entitas tunggal akan menciptakan "Leviathan" ekonomi.
Hal ini secara langsung meningkatkan hambatan masuk (barrier to entry) bagi pihak swasta dan asing di sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan finansial. "Investor asing cenderung enggan bersaing di pasar yang asimetris, di mana entitas negara mendapatkan keistimewaan regulasi dan akses modal tak terbatas. Danantara dipersepsikan sebagai predator pasar yang mengambil alih proyek-proyek lukratif,” jelasnya.
2. Ancaman Fiskal dari Program Populis.
Sektor fiskal juga tak luput dari kekhawatiran. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan biaya ratusan triliun rupiah per tahun dianggap memaksa pemerintah memperlebar defisit APBN. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk menerbitkan lebih banyak surat utang (SBN) atau menaikkan rasio pajak.
Akibatnya, terjadi penyerapan likuiditas besar-besaran dari pasar domestik yang mendorong kenaikan suku bunga. Sektor swasta pun kesulitan mendapatkan kredit murah—sebuah fenomena crowding-out yang nyata. “Investor yang melihat melambungnya biaya modal dan pelebaran defisit akan memilih memindahkan modalnya ke negara dengan kebijakan fiskal yang lebih *prudent*,” tambah Denny.
3. Distorsi Rantai Pasok Lewat Koperasi.
.png)
