Kabarindoraya.com  |  Tangerang – Kasus dugaan pencemaran lingkungan oleh CV Noor Annisa Kemikal di Kecamatan Pasar Kemis terus menjadi perhatian publik. Setelah penyegelan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup  (KLH), perusahaan yang dimiliki oleh Muhammad Nur, atau dikenal sebagai H. Nunung, yang merupakan ayah dari Febri Nur Irawan, anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

Keberadaan nama pemilik ini memperpanjang daftar pertanyaan publik terhadap lambatnya penanganan kasus. Saat operasi penyegelan pada Mei 2025, tim KLH menemukan indikasi pelanggaran serius pengelolaan limbah B3: tumpukan residu oli, limbah plastik, serta genangan cairan hitam yang berpotensi mencemari tanah dan aliran air di sekitar permukiman.

Direktur Pengaduan dan Pengawasan KLH, Ardiyanto Nugroho, sebelumnya telah menegaskan bahwa perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan. Namun hingga hari ini, belum ada penetapan tersangka ataupun penjelasan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab.

Admin Jakarta Raya

Bencana Sumatera , DPR Minta Pemerintah Tambah Bantuan untuk Peternak dan Nelayan

Proses Penyidikan Dipertanyakan Forum Aktivis Banten Bersih (FABB) menilai proses hukum kasus ini berjalan tidak transparan dan cenderung lambat. “Jika sudah naik penyidikan, mestinya publik mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Namun tidak ada satu pun nama yang diumumkan secara resmi,” ujar Agus Suryaman, koordinator FABB.

Agus menambahkan, penyebutan nama H. Muhammad Nur atau H. Nunung sebagai pemilik perusahaan oleh warga dan aparat desa seharusnya mendorong penyidik untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi. Keterkaitannya sebagai ayah dari seorang anggota DPRD Kabupaten Tangerang juga memunculkan dugaan adanya potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum.

Hingga kini, KLH maupun aparat penegak hukum belum memberikan update terkait:

Admin Jakarta Raya

Darurat Demokrasi: Denny Charter Ungkap Landasan Hukum Pembubaran Parpol Pengkhianat Reformasi

Pemeriksaan terhadap pemilik maupun pengelola perusahaan, Audit lingkungan dan hasil laboratorium pencemaran, Rencana pemulihan lokasi, Penelusuran aliran limbah ke wilayah lain, Status penahanan atau pemanggilan saksi kunci.

Kekosongan informasi inilah yang dinilai FABB sebagai bentuk lemahnya transparansi penegakan hukum lingkungan.

Desakan Forum Aktivis Banten Bersih

Admin Jakarta Raya

Gede Pasek Suardika Arsitek Politik dan Pendiri Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)