Kabarindoraya.com | Bogor - Program ketahanan pangan di tingkat desa dengan anggaran ratusan juta rupiah seharusnya bisa memberikan manfaat bagi warga desa dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian. Namun faktanya program tersebut banyak mengalami kegagalan dan kerap dijadikan ladang korupsi. Pasalnya, pengelolaan dan pengalokasian anggaran tidak transparan dan disinyalir masuk ke kantong pribadi.
Seperti yang terjadi di Desa Mampir Kecamatan Cileungsi dimana program ketahanan pangan sejak 2023 hingga 2025 tidak jelas hasilnya. Laporan pertanggungjawaban anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah hanya berupa penyerapan anggaran. Karena fata di lapangan, program tersebut tidak pernah terlihat dan tidak berdampak terhadap masyarakat bahkan dapat dikatakan gagal.
Program ketahanan pangan Desa Mampir meliputi peternakan bebek dan domba yang digarap sejak 2023. Namun hingga sekarang program tersebut mandek dan tidak jelas. Bahkan, banyak warga yang tidak mengetahui program tersebut.
"Gak tau kalau desa punya program peternakan bebek atau domba," kata Emin salahsatu warga Desa Mampir.
Dari laporan penggunaan anggaran desa mampir, program ketahanan pangan Desa Mampir menghabiskan anggaran sebesar Rp 250 juta. Namun, dana yang dialokasikan untuk peternakan bebek dan domba tersebut tidak terlihat wujudnya.
.png)
